Peran Koperasi yang terkandung dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 “Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek” diberlakukan untuk mengatasi persaingan usaha jasa angkutan tidak dalam trayek. Peraturan ini mengharuskan pemilik kendaraan taksi online bergabung dengan Badan Hukum atau Koperasi. Dengan demikian, maka eksistensi Koperasi sebagai salah satu instrumen Pemerintah yang berperan menggerakan ekonomi sekaligus stabilisator sosial dan budaya sebagaimana dikehendaki Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian akan semakin konkrit.

     Sektor transportasi umum merupakan kebutuhan dasar masyarakat, dan oleh karenanya angkutan umum sebagai bagian dari pelayanan dasar Pemerintah yang mempunyai tickle down impact terhadap sektor-sektor yang lain dalam mendorong roda pembangunan bangsa. Di sisi lain, jasa angkutan masal yang disediakan oleh Pemerintah belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Polri mencatat pada tahun 2010-2014 pertumbuhan rata-rata angkutan umum setiap tahun hanya 1,96% (Korlantas Polri 2015). Maka, tidak terelakan lagi, jasa angkutan darat “door to door service” sudah menjadi salah satu instrumen ekonomi yang fenomenal. 

     Keadaan ini disikapi oleh penyedia jasa teknologi informasi dengan menghadirkan “taksi online“. Kehadiran “taksi online” tak terelakan lagi telah menimbulkan gejolak sosial karena terjadi persaingan pendapatan dengan pelaku usaha jasa angkutan umum konvensional. Persaingan ini akan berdampak langsung terhadap permintaan jasa angkutan orang yang tepat waktu, nyaman, privasi dan “door to door service”, dengan biaya kecil. hal ini krusial dan harus dipandang sebagai peluang yang strategis bagi INKOPPOL untuk berperan sebagai salah satu instrumen ekonomi Indonesia di bidang jasa angkutan penumpang umum.

     Bertitik tolak dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka sebagai badan hukum Koperasi Modern, prioritas utama yang dibidik usaha bisnis INKOPPOL dalam pengelolaan “Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek” adalah angkutan sewa dengan spesifikasi pelayanan yang berbasis aplikasi teknologi informasi.